Perekoniman Indonesia Mengenai Inflasi
Inflasi di indonesia
Inflasi adalah merosotnya nilai uang karena
banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga
barang-barang (KBBI). Secara sederhana, inflasi kita definisikan
sebagai turunnya daya beli uang. Uang dalam jumlah sama seiring waktu tidak
mampu untuk membeli barang yang senilai atau sama.
Indeks harga konsumen yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.
Indeks harga konsumen yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.
Puncak-puncak dalam volatilitas inflasi
Indonesia berkolerasi dengan penyesuaian harga-harga yang ditetapkan.
Harga-harga energi (bahan bakar dan listrik) ditetapkan oleh Pemerintah dan
karenanya tidak bergerak sesuai dengan kondisi pasar, berarti defisit yang
dihasilkannya harus diserap oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Program yang berumur beberapa dekade ini menempatkan tekanan yang serius pada
neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga membatasi belanja
publik untuk proyek-proyek berjangka panjang dan produktif, seperti pembangunan
infrastruktur atau pembangunan sosial. Namun, sejak Joko Widodo jadi kepala
negara ini, pemerintah Indonesia dengan sukses berhasil untuk mengurangi
pendanaan subsidi energi, terutama pada subsidi BBM.
Institusi-institusi internasional seperti
International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia mengkritik Pemerintah
Indonesia karena menyediakan bahan bakar dan listrik murah untuk para
penduduknya karena kebijakan ini menyebabkan kelemahan-kelemahan finansial
(terutama karena Indonesia telah berubah menjadi importir minyak netto di tahun
2000-an), membatasi investasi Pemerintah untuk sektor-sektor yang lebih
produktif (bahkan bahan bakar yang murah mendukung penjualan mobil di negara
ini dan karena sebagian besar infrastrukturnya tidak layak maka kemacetan lalu
lintas meningkat di kota-kota besar Indonesia), mendistorsi perekonomian dengan
menjaga harga secara artifisial lebih rendah, dan, terakhir, kelas menengahlah
yang paling diuntungkan dari rendahnya harga bahan bakar, bukan segmen penduduk
miskin dalam masyarakat Indonesia (yang menjadi sasaran).
Masyarakat Indonesia menjadi kecanduan pada
subsidi Pemerintah, terutama bahan bakar yang murah. Ini berarti bahwa
usaha-usaha untuk mengatur kembali subsidi energi mengimplikasikan
risiko-risiko politik untuk elit yang berkuasa karena kegelisahan politik
(demonstrasi) muncul yang disebabkan oleh (ancaman dari) tekanan inflasi yang
meningkat. Salah satu karakteristik Indonesia adalah sejumlah besar penduduknya termasuk dalam kelompok
yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan, yang berarti bahwa
kejutan inflasi yang relatif kecil bisa mendorong mereka ke bawah garis
kemiskinan itu. Contohnya, ketika Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
(2004-2014) memutuskan untuk mengurangi subsidi bahan bakar secara
besar-besaran di akhir 2005 (dengan menaikan harga bahan bakar bersubsidi lebih
dari dua kali lipatnya) karena tingginya harga minyak internasional, tindakan
ini segera menyebabkan tingkat inflasi dua angka antara 14% sampai 19%
(year-on-year) sampai Oktober 2006. Lebih lanjut lagi, inflasi inti negara ini
- yang mengecualikan barang-barang yang rentan terhadap volatilitas harga
sementara - juga telah menjadi tidak stabil karena efek ronde dua dari
penyesuaian harga energi yang berlanjut ke perekonomian yang lebih luas
(contohnya melalui kenaikan biaya-biaya transportasi).
Data inflasi tahunan
diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Data inflasi jangka
panjang kita pakai sebagai tolok ukur tujuan investasi yang bersifat
jangka panjang.
Inflasi Indonesia 10 Tahun (2008-2017)
Inflasi Tahunan Umum Indonesia 10 Tahun
Terakhir (2008-2017), Sumber: BPS, diolah dari riset Bolasalju. Inflasi Tahunan
Umum Indonesia 10 Tahun Terakhir (2008-2017), Sumber: BPS dan BI, diolah dari
riset Bolasalju
Data Inflasi Indonesia 5 Tahun Terakhir (2012-2017)
Tahun
|
Inflasi
|
Nilai
Uang
Rp1 juta Berkurang |
Akumulai
Harga
Rp1 juta Bertambah |
2012
|
4,30%
|
Rp685.908
|
Rp1.419.488
|
2013
|
8,36%
|
Rp628.566
|
Rp1.538.157
|
2014
|
8,36%
|
Rp576.018
|
Rp1.666.747
|
2015
|
3,35%
|
Rp556.721
|
Rp1.722.583
|
2016
|
3,02%
|
Rp539.908
|
Rp1.774.605
|
2017
|
3,61%
|
Rp520.417
|
Rp1.827.844
|
Sumber: BPS dan BI, data
inflasi 5 tahun terakhir, hasil riset Bolasalju
Inflasi tahunan umum adalah
rata-rata kenaikan harga dari seluruh barang yang disurvei oleh Badan Pusat
Statistik dalam setahun. Karena bersifat rata-rata inflasi umum,
kita harus paham bahwa mungkin ada biaya yang naiknya kurang dari rata-rata
itu; di sisi lain, ada biaya yang kenaikannya lebih besar dari angka tersebut.
Kenaikan harga terjadi setiap
saat, di mana saja, tak peduli negara dan rezim siapa. Pada masa pak Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) atau pak Joko Widodo (Jokowi) kenaikan harga juga
terjadi. Yang berbeda adalah persentase kenaikannya dan kecepatan naiknya.
Kenaikan Harga Setelah Inflasi 6% per Tahun
Dengan asumsi inflasi
indonesia 10 tahun sebesar 6% per tahun, jika harga asal Rp1 juta, maka dalam
beberapa tahun kenaikannya akan seperti:
·
Dalam 5 tahun harganya akan jadi Rp1,2 juta
·
Dalam 10 tahun harganya akan jadi Rp1,8 juta
·
Dalam 20 tahun harganya akan jadi Rp3,2 juta
·
Dalam 30 tahun harganya akan jadi Rp5,7 juta.
Kenaikan Harga Setelah Inflasi 6% per Tahun
Ancaman Inflasi
Karena efek inflasi inilah
maka tak layak menyimpan uang dengan didiamkan begitu saja. Karena itu ada
istilah time value of money. Nilai waktu uang. Uang kita harus
bertambah. Kalau tidak bertambah maka kita rugi sendiri. Dari situlah kita
harus mengatur dan memilih instrumen penyimpanan uang yang sepadan.
Bila kita menyimpan uang
dalam deposito dengan bunga 4% sementara inflasi rata-rata 6%, hasil deposito
itu 10 tahun kemudian tak akan mampu membeli barang sama yang 10 tahun
lalu ingin kita beli. Kita ubah barang itu dengan: rencana pensiun, rencana
perjalanan spiritual ke Mekkah, atau ke Yerusalem, maka kita tak akan mampu
mencapai rencana itu.
Karakteristik tingkat inflasi yang tidak
stabil di Indonesia menyebabkan deviasi yang lebih besar dibandingkan biasanya
dari proyeksi inflasi tahunan oleh Bank Indonesia. Akibat dari ketidakjelasan
inflasi semacam ini adalah terciptanya biaya-biaya ekonomi, seperti biaya
peminjaman yang lebih tinggi di negara ini (domestik dan internasional)
dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Saat rekam jejak yang
baik mengenai mencapai target inflasi tahunan terbentuk, kredibilitas kebijakan
moneter yang lebih besar akan mengikutinya. Namun, karena inflasi yang tidak stabil
terutama disebabkan karena penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi, kami
memprediksi akan terjadi lebih sedikit deviasi antara target awal dan realisasi
inflasi ke depan.
Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia juga
mengakibatkan biaya-biaya ekonomi yang tinggi. Hal ini menghambat konektivitas
di negara kepulauan ini dan karenanya meningkatkan biaya transportasi untuk
jasa dan produk (sehingga membuat biaya logistik tinggi dan membuat iklim
investasi negara ini menjadi kurang menarik). Gangguan distribusi karena
isu-isu yang berkaitan dengan infrastruktur sering dilaporkan dan membuat
Pemerintah menyadari pentingnya berinvestasi untuk infrastruktur negara ini.
Harga-harga bahan pangan sangat tidak stabil
di Indonesia (rentan terhadap kondisi cuaca) dan kemudian meletakkan beban yang
besar kepada rumah tangga-rumah tangga yang berada di bawah atau sedikit di
atas garis kemiskinan. Rumah tangga-rumah tangga
ini menghabiskan lebih dari setengah dari pendapatan yang bisa dibelanjakan
mereka untuk makanan, terutama beras. Oleh karena itu, harga-harga makanan
yang lebih tinggi menyebabkan inflasi keranjang kemiskinan yang serius yang
mungkin meningkatkan persentase penduduk miskin. Panen-panen yang gagal dikombinasikan
dengan reaksi lambat dari Pemerintah untuk menggantikan produk-priduk makanan
lokal dengan impor adalah penyebab tekanan inflasi.
Puncak Inflasi Rutin di Indonesia
Bila tidak
memperhitungkan penyesuaian harga yang ditetapkan pemerintah, ada dua puncak
inflasi tahunan yang biasanya terjadi di Indonesia. Periode Desember-Januari selalu
menjadi waktu kenaikan harga-harga karena perayaan-perayaan Natal dan Tahun
Baru. Selain itu, banjir yang sering terjadi di bulan Januari (karena puncak
musim hujan) menyebabkan gangguan jalur-jalur distribusi di beberapa daerah dan
kota, dan karenanya menyebabkan biaya logistik yang lebih tinggi. Puncak
inflasi kedua terjadi di periode Juli-Agustus. Tekanan-tekanan inflasi di kedua
bulan ini terjadi sebagai dampak dari masa liburan, bulan suci puasa umat
Muslim (Ramadan), perayaan-perayaan Idul Fitri dan awal tahun ajaran baru.
Peningkatan yang signifikan bisa dideteksi dalam belanja makanan dan barang-barang konsumen lain (seperti baju, tas dan
sepatu), diikuti dengan tindakan para retailer yang menaikkan harga.
Daftar Pustaka
Daftar Pustaka
Komentar
Posting Komentar