Perekoniman Indonesia Mengenai Inflasi


Inflasi di indonesia



        Inflasi adalah merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang (KBBI). Secara sederhana, inflasi kita definisikan sebagai turunnya daya beli uang. Uang dalam jumlah sama seiring waktu tidak mampu untuk membeli barang yang senilai atau sama.

       Indeks harga konsumen yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu  ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. 
        Puncak-puncak dalam volatilitas inflasi Indonesia berkolerasi dengan penyesuaian harga-harga yang ditetapkan. Harga-harga energi (bahan bakar dan listrik) ditetapkan oleh Pemerintah dan karenanya tidak bergerak sesuai dengan kondisi pasar, berarti defisit yang dihasilkannya harus diserap oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Program yang berumur beberapa dekade ini menempatkan tekanan yang serius pada neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga membatasi belanja publik untuk proyek-proyek berjangka panjang dan produktif, seperti pembangunan infrastruktur atau pembangunan sosial. Namun, sejak Joko Widodo jadi kepala negara ini, pemerintah Indonesia dengan sukses berhasil untuk mengurangi pendanaan subsidi energi, terutama pada subsidi BBM.

         Institusi-institusi internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia mengkritik Pemerintah Indonesia karena menyediakan bahan bakar dan listrik murah untuk para penduduknya karena kebijakan ini menyebabkan kelemahan-kelemahan finansial (terutama karena Indonesia telah berubah menjadi importir minyak netto di tahun 2000-an), membatasi investasi Pemerintah untuk sektor-sektor yang lebih produktif (bahkan bahan bakar yang murah mendukung penjualan mobil di negara ini dan karena sebagian besar infrastrukturnya tidak layak maka kemacetan lalu lintas meningkat di kota-kota besar Indonesia), mendistorsi perekonomian dengan menjaga harga secara artifisial lebih rendah, dan, terakhir, kelas menengahlah yang paling diuntungkan dari rendahnya harga bahan bakar, bukan segmen penduduk miskin dalam masyarakat Indonesia (yang menjadi sasaran).
          
            Masyarakat Indonesia menjadi kecanduan pada subsidi Pemerintah, terutama bahan bakar yang murah. Ini berarti bahwa usaha-usaha untuk mengatur kembali subsidi energi mengimplikasikan risiko-risiko politik untuk elit yang berkuasa karena kegelisahan politik (demonstrasi) muncul yang disebabkan oleh (ancaman dari) tekanan inflasi yang meningkat. Salah satu karakteristik Indonesia adalah sejumlah besar penduduknya termasuk dalam kelompok yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan, yang berarti bahwa kejutan inflasi yang relatif kecil bisa mendorong mereka ke bawah garis kemiskinan itu. Contohnya, ketika Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) memutuskan untuk mengurangi subsidi bahan bakar secara besar-besaran di akhir 2005 (dengan menaikan harga bahan bakar bersubsidi lebih dari dua kali lipatnya) karena tingginya harga minyak internasional, tindakan ini segera menyebabkan tingkat inflasi dua angka antara 14% sampai 19% (year-on-year) sampai Oktober 2006. Lebih lanjut lagi, inflasi inti negara ini - yang mengecualikan barang-barang yang rentan terhadap volatilitas harga sementara - juga telah menjadi tidak stabil karena efek ronde dua dari penyesuaian harga energi yang berlanjut ke perekonomian yang lebih luas (contohnya melalui kenaikan biaya-biaya transportasi).


         Data inflasi tahunan diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Data inflasi jangka panjang kita pakai sebagai tolok ukur tujuan investasi yang bersifat jangka panjang.

Inflasi Indonesia 10 Tahun (2008-2017)


          Inflasi Tahunan Umum Indonesia 10 Tahun Terakhir (2008-2017), Sumber: BPS, diolah dari riset Bolasalju. Inflasi Tahunan Umum Indonesia 10 Tahun Terakhir (2008-2017), Sumber: BPS dan BI, diolah dari riset Bolasalju

Data Inflasi Indonesia 5 Tahun Terakhir (2012-2017)

Tahun
Inflasi
Nilai Uang
Rp1 juta Berkurang
Akumulai Harga
Rp1 juta Bertambah
2012
4,30%
Rp685.908
Rp1.419.488
2013
8,36%
Rp628.566
Rp1.538.157
2014
8,36%
Rp576.018
Rp1.666.747
2015
3,35%
Rp556.721
Rp1.722.583
2016
3,02%
Rp539.908
Rp1.774.605
2017
3,61%
Rp520.417
Rp1.827.844
Sumber: BPS dan BI, data inflasi 5 tahun terakhir, hasil riset Bolasalju
        Inflasi tahunan umum adalah rata-rata kenaikan harga dari seluruh barang yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik dalam setahun. Karena bersifat rata-rata inflasi umum, kita harus paham bahwa mungkin ada biaya yang naiknya kurang dari rata-rata itu; di sisi lain, ada biaya yang kenaikannya lebih besar dari angka tersebut.
        Kenaikan harga terjadi setiap saat, di mana saja, tak peduli negara dan rezim siapa. Pada masa pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau pak Joko Widodo (Jokowi) kenaikan harga juga terjadi. Yang berbeda adalah persentase kenaikannya dan kecepatan naiknya.

Kenaikan Harga Setelah Inflasi 6% per Tahun

        Dengan asumsi inflasi indonesia 10 tahun sebesar 6% per tahun, jika harga asal Rp1 juta, maka dalam beberapa tahun kenaikannya akan seperti:
·         Dalam 5 tahun harganya akan jadi Rp1,2 juta
·         Dalam 10 tahun harganya akan jadi Rp1,8 juta
·         Dalam 20 tahun harganya akan jadi Rp3,2 juta
·         Dalam 30 tahun harganya akan jadi Rp5,7 juta.

Kenaikan Harga Setelah Inflasi 6% per Tahun

Ancaman Inflasi

        Karena efek inflasi inilah maka tak layak menyimpan uang dengan didiamkan begitu saja. Karena itu ada istilah time value of money. Nilai waktu uang. Uang kita harus bertambah. Kalau tidak bertambah maka kita rugi sendiri. Dari situlah kita harus mengatur dan memilih instrumen penyimpanan uang yang sepadan.
         Bila kita menyimpan uang dalam deposito dengan bunga 4% sementara inflasi rata-rata 6%, hasil deposito itu 10 tahun kemudian tak akan mampu membeli barang sama yang 10 tahun lalu ingin kita beli. Kita ubah barang itu dengan: rencana pensiun, rencana perjalanan spiritual ke Mekkah, atau ke Yerusalem, maka kita tak akan mampu mencapai rencana itu.
         Karakteristik tingkat inflasi yang tidak stabil di Indonesia menyebabkan deviasi yang lebih besar dibandingkan biasanya dari proyeksi inflasi tahunan oleh Bank Indonesia. Akibat dari ketidakjelasan inflasi semacam ini adalah terciptanya biaya-biaya ekonomi, seperti biaya peminjaman yang lebih tinggi di negara ini (domestik dan internasional) dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Saat rekam jejak yang baik mengenai mencapai target inflasi tahunan terbentuk, kredibilitas kebijakan moneter yang lebih besar akan mengikutinya. Namun, karena inflasi yang tidak stabil terutama disebabkan karena penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi, kami memprediksi akan terjadi lebih sedikit deviasi antara target awal dan realisasi inflasi ke depan.

        Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia juga mengakibatkan biaya-biaya ekonomi yang tinggi. Hal ini menghambat konektivitas di negara kepulauan ini dan karenanya meningkatkan biaya transportasi untuk jasa dan produk (sehingga membuat biaya logistik tinggi dan membuat iklim investasi negara ini menjadi kurang menarik). Gangguan distribusi karena isu-isu yang berkaitan dengan infrastruktur sering dilaporkan dan membuat Pemerintah menyadari pentingnya berinvestasi untuk infrastruktur negara ini.

          Harga-harga bahan pangan sangat tidak stabil di Indonesia (rentan terhadap kondisi cuaca) dan kemudian meletakkan beban yang besar kepada rumah tangga-rumah tangga yang berada di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan. Rumah tangga-rumah tangga ini menghabiskan lebih dari setengah dari pendapatan yang bisa dibelanjakan mereka untuk makanan, terutama beras. Oleh karena itu, harga-harga makanan yang lebih tinggi menyebabkan inflasi keranjang kemiskinan yang serius yang mungkin meningkatkan persentase penduduk miskin. Panen-panen yang gagal dikombinasikan dengan reaksi lambat dari Pemerintah untuk menggantikan produk-priduk makanan lokal dengan impor adalah penyebab tekanan inflasi.

Puncak Inflasi Rutin di Indonesia

       Bila tidak memperhitungkan penyesuaian harga yang ditetapkan pemerintah, ada dua puncak inflasi tahunan yang biasanya terjadi di Indonesia. Periode Desember-Januari selalu menjadi waktu kenaikan harga-harga karena perayaan-perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, banjir yang sering terjadi di bulan Januari (karena puncak musim hujan) menyebabkan gangguan jalur-jalur distribusi di beberapa daerah dan kota, dan karenanya menyebabkan biaya logistik yang lebih tinggi. Puncak inflasi kedua terjadi di periode Juli-Agustus. Tekanan-tekanan inflasi di kedua bulan ini terjadi sebagai dampak dari masa liburan, bulan suci puasa umat Muslim (Ramadan), perayaan-perayaan Idul Fitri dan awal tahun ajaran baru. Peningkatan yang signifikan bisa dideteksi dalam belanja makanan dan barang-barang konsumen lain (seperti baju, tas dan sepatu), diikuti dengan tindakan para retailer yang menaikkan harga.



Daftar Pustaka





Komentar

Postingan populer dari blog ini